Image default
Laporan Utama

2% LAGI JALAN PROVINSI MANTAP 100%

Usai sholat Jumat (16/3), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, bersama istri, Netty Prasetyani Heryawan, didampingi tim protokoler dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengunjungi “Memento Cofee” di samping depan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat. Inilah tempat nongkrong anyar buat para penikmat kopi yang menyajikan kopi-kopi kelas dunia dari seluruh perkebunan di Jawa Barat yang diresmikan Jumat (9/3). Kang Aher, panggilan akrab Gubernur Jabar, menjadi “barista” dengan mengolah sendiri kopi yang akan diminumnya.

Kunjungan dadakan Gubernur ke DBMPR Jabar dimanfaatkan untuk memberikan arahan sekaligus mengevaluasi kinerja DBMPR Jabar di bawah kepemimpinan Kepala Dinas M. Guntoro yang sudah berlangsung hampir satu windu (2010-2018). Menurut Kang Aher, Guntoro bisa membawa DBMPR Jabar meningkatkan kondisi jalan provinsi, juga pembangunan fisik jalan dan jembatan meningkat signifikan. Saat ini, kondisi kemantapan jalan di Jabar mencapai 98%, sementara pembangunan jalan dan jembatan di Jabar berada di atas persentase pembangunan jalan nasional.

“Pada tahun 2008, kemantapan jalan di Jabar masih di angka 80%, sekarang sudah 98%. Perubahan terus terjadi, khususnya di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk ketika ada tambahan tugas untuk penataan ruang,” ujar Aher di hadapan pimpinan dan pegawai DBMPR Jabar yang sedang mengikuti rapat bidang keuangan di lantai 5.

Sebetulnya, kondisi jalan provinsi bisa lebih dari 98% , tapi ada beberapa jalan provinsi yang sudah bagus diambil alih menjadi jalan nasional, sementara DBMPR Jabar menerima limpahan jalan kota/kabupaten yang kondisinya rusak dan rusak parah. Jabar menjadi provinsi yang kemantapan kondisi jalan dan jembatannya mengalami peningkatan signifikan di antara daerah lain di Indonesia.

Maklum, sejak Ahmad Heryawan memimpin Jabar, anggaran untuk DMBPR saja terus meningkat sampai mencapai angka Rp 1 triliun. “Anggaran sebesar itu dibuktikan dengan kinerja yang kian baik dalam peningkatan kemantapan jalan dan jembatan,” jelas Aher.

Menyinggung kinerja positif DBMPR Jabar di bawah Guntoro sejak tahun 2010, Gubernur memberikan apresiasi khusus. Aher berharap, selepas masa kepemimpinannya, DBMPR Jabar dapat terus meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan hingga mencapai persentase 100%.

“Prestasi yang telah dicapai harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ini krusial sekali, karena menyangkut beberapa bidang yang berhubungan langsung dengan jalan dan jembatan,” ujar Aher.

Adapun Guntoro yang akan mengakhiri tugasnya beberapa bulan mendatang mengharapkan, Kepala DBMPR Jabar penggantinya bisa melanjutkan program yang sudah berjalan selama ini, termasuk kerja sama dengan balai-balai yang merupakan ujung tombak pelaksana di lapangan.

Dalam konteks kebinamargaan, Aher menyoroti pembangunan irigasi yang tidak seimbang. Irigasi terdiri atas tiga tingkatan, yakni irigasi primer yang ditangani APBN, irigasi sekunder yang ditangani provinsi dan kabupaten/kota, serta irigasi tersier yang ditangani Kementrian Pertanian. Di lapangan, sulit menyinkronkan ketiganya.

“Saya mengusulkan di sela-sela kunjungan Presiden ke Jabar untuk mengadakan peraturan yang mengurus irigasi, sehingga jika ada perbaikan irigasi selesai dari hulu hingga ke hilir. Karena, ketidaksinkronan perbaikan irigasi di Jabar saja berdampak pada hasil produksi dan pendapatan rakyat,” ujar Aher.

Seringnya terjadi ketidaksinkronan antara kepentingan kabupaten/kota dan provinsi karena peraturan pemerintah tidak lagi mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Padahal, jika seluruh kepentingan kabupaten dan kota ditangani biro yang mewakili pusat di daerah atau pemerintah provinsi, maka pembangunan kota/kabupaten bisa berjalan bersama.

“Contohnya, jalan provinsi mulus-mulus, sementara jalan kota/kabupaten banyak yang rusak. “Keluhannya sampai juga ke gubernur, padahal kewenangannya lain. Semua ada prosedurnya dan saya tidak bisa begitu saja memutuskan. Semoga semua pihak bisa mengerti peraturan otonomi daerah ini,” jelas Aher. v (wasu / DK)

Artikel Terkait

Air dan Bencana Alam Perusak Utama Jalan

dinamika

DBMPR Jabar Mulai SPBE dengan Rapikan Data

dinamika

Kemantapan Jalan Terkoreksi, IKP Bahan Evaluasi

dinamika