Image default
Profil

Agus Hendrarto : Bekerja Harus memberi Manfaat

Hidup itu mengalir saja, demikian pula dalam bekerja, Agus Hendrarto tidak bermimpi sedikitpun menduduki kursi Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat.

“Dari dulu saya senang bekerja, dan tugas daya kebanyakan di lapangan. Maka saya mengira akan pensiun di lapangan,” ujar Agus yang pernah menjadi Kepala BPJ V Tasikmalaya dan BPJ III Bandung.

Tak pernah berfikir sedikitpun saya bisa meraih jabatan lebih tinggi, lanjut Agus, karena baginya yang terpenting bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin, seperti apa yang dipercayakan. “ Bagi saya jabatan bukan segalanya, dimana pun saya berada, saya bisa memberikan kontribusi, ada manfaat. Saya bekerja itu adalah ibadah,” tegas Agus.

Mengawali tugas sebagai ASN, Agus yang lulusan Teknis Sipil ITB, diterima di Departemen PU Pusat tahun 1989 dan ditugaskan di Kalimantan. Karena merasa sudah cukup tugas di lapangan tahun 1995 minta ditugaskan di kementerian PU, ternyata ditugaskan di Kanwil PU Provinsi Jawa Barat. “Saat itu ada pilihan ke provinsi lain untuk menduduki kepala di sana, akan tetapi karena saya memang besar di Jawa Barat dan sudah seperti rumah sendiri, maka saya memilih tugas di Jawa Barat,” jelas Agus.

Sejak tahun 2013 saya kembali bertugas di lapangan mengawasi proyek yang dibiayai APBN, selanjutnya pindah ke Satuan Kerja dimana karya terakhir jalan lingkar Nagreg. “Selesai tugas di Satuan Kerja, kemudian saya diberi tugas menjadi Kepala BPJ V Tasikmalaya, lalu ke BPJ III dan sekarang oleh Pak Kadis diminta membantu di Kantor Dinas,” ungkap Agus.

Bertugas di lapangan atau Balai, menurut Agus jelas ada perbedaan. Sebagai Kepala Bidang identik dengan perencanaan program, perencanaan teknis, hingga ke pelaksanaan dan monitoring. Kalau di balai memang kewenangannya mengimplementasikan dan melaksanakan semua program yang sudah dirancang oleh DMBPR Jawa Barat.

Kepala dinas di sini sebagai pengguna anggaran sedangkan kepala balai sebagai pelaksana pengguna anggaran. “Di balai kita sebagai pelaksana teknis dengan memiliki wilayah. Jangan sampai kegiatan kita di lapangan melenceng jauh dari apa yang sudah direncanakan. Sedangkan di bidang ini kita dituntut untuk bisa mengembangkan atau menyempurnakan mekanisme atau sistem apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan,” ulas Agus.

Melaksanakan suatu kegiatan, ungkap Agus harus mempunyai standar tertentu. Inilah yang menjadi tugasnya untuk menyempurnakan produk-produk acuan standarisasi yang sudah digariskan oleh dinas. “Jangan sampai perencanaan sudah sangat baik tetapi waktu pelaksanaannya jauh dari kata memuaskan,” tegasnya.

Tetapi kami pun harus melihat dan menyesuaikan dan menyinergikan program yang ada dengan anggaran yang tersedia disitulah ada prioritasisasi. Memilih mana yang lebih penting dilakukan. Di tahun 2017 ini dari sekitar 2360,5 km jalan provinsi program peningkatan ada sekitar 124 km. sisanya hanya dipelihara. “Itulah gunanya kita mempunyai prioritas, memilih mana yang didahulukan dengan anggaran yang tersedia,” jelas Agus.

Untunglah sekarang alokasi dana untuk penanganan bencana sekarang alokasinya lewat badan penanggulangan bencana. Tetapi bukan berarti kalau ada bencana DBMPR diam saja menunggu anggaran, kami tetapi fokus untuk perbaikan jalan apabila terdapat bencana alam. Intinya bagaimana jalan bisa digunakan oleh masyarakat sepanjang hari. Karena jalan merupakan jantung kehidupan masyarakat yang dipakai setiap waktu, setiap hari, setiap minggu “Kami tak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Oleh karena itu kami akan melaksanakan apa yang seharusnya kami laksanakan di lapangan. Jika ada gangguan terhadap jalan itulah prioritas perbaikan yang akan dikerjakan,” jelas Agus.

Dengan anggaran yang tersedia, memang hanya cukup untuk memelihara jalan yang ada , sementara pembangunan jalan hanya diprioritaskan untuk tujuan khusus, contohnya dengan tujuan destinasi wisata saat ini menuju Geo Park Ciletuh, ”Pembangunan jalan baru memang cukup mahal, 1 km saja membutuhkan anggaran hampir Rp. 6 Miliar belum termasuk pembebasan tanah,” ujar Agus.

Untuk menambah panjang jalan memang bisa tanpa pembangunan, melalui alih kelola jalan Kota/Kabupaten ke Provinsi dan Provinsi menjadi jalan nasional, dan itu biasanya dilakukan dalam 5 tahun sekali oleh Kementerian PUPR.

Seperti tahun 2015 jalan Nasional di Jawa Barat bertambah dari 1.500 km menjadi sekitar 1.700km. Karena ada beberapa jalan provinsi yang naik statusnya menjadi jalan nasional, antara lain, Jalan Padalarang, Cimareme, Ciwidey lalu Kuningan hingga Ciamis. Sementara jalan Provinsi karena ada jalan Kota/Kabupaten yang naik kelas.

Naik status jalan tidak serta merta begitu saja karena ada syarat khusus, seperti kondisi jalan harus baik tetapi yang lebih penting harus terkoneksi dengan jalan sudah eksisting.

Bertugas di Bandung membuat Agus merasa nyaman, bukan karena jabatannya, bisa lebih dekat dengan keluarga. Dengan karirnya sekarang, ternyata tidak satupun dari anaknya yang mengikuti jejaknya. Anak pertama sudah lulus S2 manajemen keuangan, yang kedua lulusan Hubungan Internasional dan bungsu masih kuliah di Administrasi Bisnis.

Agus tidak memaksa ketiga anaknya untuk mengikuti jejaknya, karena menurut prinsipnya bila orang ingin sukses dalam bekerja harus mempunyai 3 hal, yaitu bila mengerjakan sesuai bakat, ini dari Tuhan, hobi ini kesenangan dan kemampuan diperoleh dengan pendidikan.

Mengenai kesenangan bermain musik, pria yang senang bulu tangkis mengatakan itu hanya hobi karena diperoleh secara otodidak tidak sekolah resmi. (Wasu – Luthfi/DK)

Artikel Terkait

Pengalaman Lapangan Rampungkan Masalah Lapangan

dinamika

Aseng Supriatna ST. M.Si : Amankan Wilayah Penuh Tantangan

dinamika

Nyatanya Mimpi dan Doa

dinamika