Image default
Bidang Laporan Utama

Cekungan Bandung Kawasan Strategis Nasional

  Kawasan Bandung dan sekitarnya bisa diibaratkan mangkuk bentukan bumi ratusan ribu tahun lalu. Bentangan alam itu biasa disebut Cekungan Bandung. Cekungan Bandung berbentuk elips dengan arah timur tenggara – barat laut, dimulai dari Nagreg di sebelah timur sampai ke Padalarang di sebelah barat. Jarak horizontal cekungan sekitar 60 kilometer. Adapun jarak utara – selatan sekitar 40 kilometer. Cekungan itu kian nyata jika dikaitkan dengan kurungan gunung di sekitarnya.

SEPERTI diketahui, sebagian besar daerah di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan pegunungan, di mana kawasan terbangunnya terletak di daerah cekungan dan memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya, sehingga memerlukan pengaturan tata ruang. Kawasan Kabupaten/Kota pembentuk kawasan seluas 349.750 ha adalah Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti dan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan sebagian Kabupaten Sumedang dengan total jumlah penduduk 8,97 juta jiwa di tahun 2017.

Guna memastikan arah pengelolaan Kawasan Perkotaan Kawasan Cekungan Bandung, maka melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang Optimal, maka disusunlah Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kawasan Cekungan Bandung yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang masing-masing wilayah, baik dalam kerangka otonomi maupun rencana pengelolaan terintegrasi antarpemangku kepentingan.  Dengan PP tersebut, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional.

Pada bulan Juni 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mempunyai tiga peran utama di tingkat nasional, yaitu peran ekonomi di mana kawasan ini memberikan kontribusi 3,3% dari PDB Nasional ; peran lingkungan melalui konservasi air dan tanah ; serta  peran perkotaan untuk menahan urban sprawl melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan kota di sekitarnya melalui pengembangan  Compact  City.           

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung selain sebagai rencana untuk menahan urban sprawl melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan kota di sekitarnya, juga sebagai salah satu perangkat untuk mengendalikan alih fungsi tanah di hulu dengan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan lindung dan budi daya dengan intensitas rendah.

Alasan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 adalah karena Pemerintah Pusat mempunyai Visi 2037 untuk Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Yaitu, “Mewujudkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.”

Untuk mendukung visi tersebut melalui Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung, yaitu :

  1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
  2. Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (11 km)
  3. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km)
  4. Proyek Pembangunan Infrastruktur
  5. Sarana dan Prasarana Kereta Api AntarKota
  6. High Speed Railway Jakarta – Bandung

Selanjutnya, Dukungan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung berupa :

  1. Infrastruktur Kereta Api
  2. Pembangunan Jalur KA Bandung – Tanjungsari – Sumedang – Kertajati – Kadipaten – Cirebon
  3. Pembangunan Jalur Ganda KA antara Padalarang – Bandung – Cicalengka
  4. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek – Tanjungsari
  5. Pembangunan Jalur KA baru antara Tanjungsari – Kertajati
  6. Pembangunan Monorail Bandung Raya
  7. Pembangunan Jalur KA Ganda parsial jalur KA Cisomang – Cikadongdong
  8. Pembangunan Jalur KA Ganda jalur Cikadongdong – Padalarang
  9. Pembangunan Jalur KA Bandung – Tanjungsari
  10. Terminal Terpadu (KA) Gedebage
  11. LRT Kota Bandung, termasuk kereta gantung untuk mencapai lokasi yang berbukit
  12. Infrastruktur Ketenagalistrikan : PLTP Tangkuban Parahu (55 MW)
  13. Infrastruktur Sumber Daya Air : Floodway Cisangkuy Bandung, Retensi Cieunteung Bandung, Waduk Tegalluar, Waduk Santosa, Waduk Cimeta, Waduk Cikapundung, Waduk Citarik
  14. Sanitasi : Pengelolaan Persampahan Kota Bandung

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung memang memiliki peran strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Hal ini didukung beberapa peraturan terkait, yaitu PP No. 26/2008 tentang RTRWN, Perpres No. 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 22/2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat.

Ada beberapa kriteria mengapa Cekungan Bandung perlu dikembangkan dan dijadikan Kawasan Strategis Nasional, yakni potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan penggerak ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang ekonomi, memanfaatkan teknologi tinggi, berperan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, dan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Adapun fokus penanganan Cekungan Bandung meliputi mengembangkan kawasan perkotaan dan sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan ekonomi skala nasional dengan memperhatikan keseimbangan ekologis, mengembangan kawasan pariwisata dan budaya, serta mengembangkan kawasan pendidikan tinggi.

Isu-isu Strategis Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

  1. Kawasan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi, sehingga membatasi pengembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur transportasi, pertumbuhan penduduk yang terpusat di Kota Bandung dan Cimahi dan Urban Sprawl.

Konsep Penanganan : Pengembangan kawasan yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

  1. Rendahnya daya dukung lingkungan di Kawasan Perkotaan, sehingga memerlukan wilayah pendukung yang luas untuk mendukung ekologi Kawasan Perkotaan, banjir akibat buruknya drainase, run off air yang tidak terserap, dan kapasitas Sungai Citarum yang terbatas menampung run off air, serta degradasi kawasan hutan.

Konsep Penanganan : Konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir.

  1. Tidak adanya sistem transportasi massal yang terhubung antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya.

Konsep Penanganan : Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana perkotaan.

Peran Penting Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

  1. Peran Ekonomi : Pengembangan Kawasan Industri Skala Menengah – Besar yang ramah lingkungan, peningkatan kegiatan perekonomian perkotaan sekitar melalui pengembangan industri dan konektivitas infrastruktur, dan pengembangan kawasan ekonomi baru.
  2. Peran Lingkungan : Pengendalian pemanfaatan lahan untuk pencegahan banjir, mengendalikan kawasan hutang lindung yang berada di ketinggian, serta konservasi air dan tanah.
  3. Peran Perkotaan : Pengembangan Compact City untuk mengendalikan urban sprawl , memanfaatkan lahan secara efisien akibat kondisi topografi, dan mengembangkan infrastruktur transportasi, termasuk transportasi massal.

Tujuan Pengembangan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

GUNA mewujudkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan, jasa, dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industry berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan, maka ada lima kebijakan yang ditempuh.

  1. Kebijakan 1 : Pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien melalui keterpaduan sistem pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan infrastruktur andal.
  2. Kebijakan 2 : Pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
  3. Kebijakan 3 : Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana perkotaan yang andal, merata, dan terpadu.
  4. Kebijakan 4 : Perwujudan pengembangan kawasan terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi, sosial, budaya.
  5. Kebijakan 5 : Penetapan dan peningkatan kawasan konservasi air dan tanah untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan permukaan air, serta penanggulangan banjir.

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cekungan Bandung

  1. Arah Perizinan : Merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rincian peraturannya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
  2. Arah Pemberian Insentif dan Disintensif oleh Pemerintah
  3. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
  4. Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya
  5. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat

Arah Pengenaan Sanksi

ARAHAN pengenaan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

PENGELOLAAN dilakukan dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilaksanakan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(Wawan / DK – sumber : Buku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Direktotrat Jenderal Tata Ruang)

Artikel Terkait

KPA dan PPK Dipisah

dinamika

2% LAGI JALAN PROVINSI MANTAP 100%

dinamika

“Noah’s Park”  Rekomendasi untuk Agrowisata, Proyek Dihentikan Sampai Izin Beres

admin