Image default
Laporan Utama

DBMPR Jabar Mulai SPBE dengan Rapikan Data

Mengimplementasikan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program Jabar Digital Provence, Pemprov Jabar menindaklanjuti dengan mengeluarkan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Payung hukumnya Peraturan Gubernur (Pergub) No.86/2018 tentang Tata Kelola SPBE.

PERGUB ini merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Misi kebijakan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ; meningkatnya mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Jabar. Misi lainnya adalah terwujudnya sistem manajemen organisasi dan tata kerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel ; SDM yang memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang inovatif serta kolaboratif ; inovasi TIK di Jabar yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar mulai menyiapkan materi apa saja yang harus ditampilkan dalam aplikasi yang sudah disiapkan. Tak terkecuali Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar).

Menurut Kepala DBMPR Jabar, A. Koswara MP, pihaknya akan lebih dulu mengumpulkan data. “Kami bergerak mulai dari data, difinalisasi, dan dirapikan. Data yang sudah ada dirapikan, dipilah, kemudian dilengkapi,” ujarnya.
Namun untuk melengkapi data tersebut, lanjut Koswara, diperlukan usaha (effort) yang besar. “Karena, aset jalan DBMPR Jabar sangat besar. Ada 2.350 kilo meter. Sementara yang terekam baru perkerasannya. Adapun data struktur, umur struktur, data utilitas, serta data aset-aset lain yang ada di jalan tersebut belum terekam. Ini yang harus kami kumpulkan,” jelas Koswara.

Setelah terkumpul dengan lengkap dan benar, maka dilanjutkan ke proses kerja. Mulai perencanaan sampai pengawasan pelaksanaan semua terkoneksi. Tetapi, menurut Koswara, untuk memetakan semua aset DBMPR Jabar dasarnya adalah peta.

“Memetakan semua aset dasarnya dari peta. Tanpa peta, kami tidak tahu koordinat posisi jalan tersebut di mana,” jelasnya.

Lantaran memerlukan usaha yang besar, maka diperkirakan waktu pengumpulan data itu bisa lama. Oleh karena itu, menurut Koswara, proses mengumpulan data mulai dicicil dari peta.

“Peralatannya mahal kalau dilakukan serentak. Maka, proses untuk mengumpulkan data sendiri akan melibatkan masing-masing bidang, karena sudah paham,” sebut Koswara.

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar hanya menyiapkan tampilan luar. Sementara proses teknis tetap harus dilakukan sendiri oleh DBMPR Jabar. (wawan / DK)

Artikel Terkait

2% LAGI JALAN PROVINSI MANTAP 100%

dinamika

Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia

dinamika

Jalan Lingkar Selatan Sukabumi : Pemecah Kemacetan dan Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

dinamika