Image default
Peristiwa

Jalan Sudah Mantap Konektivitas Harus Meningkat

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD akhir 2018, diketahui bahwa tingkat kemantapan jalan Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 90,06%. Namun itu tidak selaras dengan konektivitasnya yang kisarannya masih di bawah 50%.

HAL ini ditekankan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar), A.  Koswara. Dia menekankan, kemantapan jalan merupakan bagian dari indikator konektivitas jalan, sehingga Pemerintah Provinsi Jabar mengupayakan tingkat konektivitas meningkat hingga 60%.

Dalam acara “Jabar Punya Informasi (Japri)” di Taman Air Mancur, Gedung Sate, Kamis (21/3), Koswara menjelaskan, kuantitas dan kualitas jalan perlu diperhatikan pada ruas jalan provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka konektivitas. “Soal kemantapan jalan itu baru sebagian dari kinerja yang saya tunaikan. Penilaian utama sekarang adalah indikator konektivitas,” ujar Koswara ketika menjadi narasumber di acara Japri yang juga dihadiri Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar, Eddy Nasution,  serta Dosen Teknik Sipil ITB, Eri Susanto.

Pada tahun 2019, di Jabar terdapat jalan nasional sepanjang 1.789 kilo meter, jalan provinsi 2.360 kilo meter, dan jalan milik kabupaten/kota 32.438 kilo meter. Sementara kegiatan fisik dan pengawasan di 6 UPTD pengelola jalan dan jembatan Jabar pada 2019 mencapai 102 paket pengerjaan.

Anggaran untuk peningkatan jalan dan jembatan milik provinsi mencapai Rp 242 miliar, rehabilitasi Rp 617 miliar, dan pengerjaan fisik total Rp 860 miliar. Selain itu, DBMPR Jabar memiliki anggaran untuk belanja langsung senilai Rp 1,2 triliun untuk meningkatkan kemantapan dan konektivitas jalan di Jabar.

Bicara soal konektivitas, Koswara memfokuskan untuk mendukung jaringan sektor unggulan seperti sektor wisata serta akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Tetapi perhatian khusus DBMPR Jabar kali ini adalah konektivitas untuk menyelesaikan kesenjangan infrastruktur di wilayah selatan Jabar.

Pasalnya, menurut Koswara, fokus DBMPR Jabar mengembangkan konektivitas di areal Jabar selatan lantaran aksesibilitas di sana masih memiliki sejumlah kekurangan.  Awalnya pengembangan Jabar selatan sebagian besar ditujukan untuk pariwisata dan hutan lindung. Sedangkan dari segi infrastruktur, bagian selatan Jabar belum sepenuhnya sempurna dibandingkan infrastruktur Jabar utara dan tengah yang sudah mantap.

Koswara menyontohkan, antara kota A dengan kota B terhubung oleh 10 ruas jalan. Namun, jalan yang berkondisi baik hanya dua ruas jalan yang merupakan jalan provinsi dan nasional, sedangkan delapan jalan lainnya terlalu sempit atau berkualitas buruk. Biasanya jalan ini berstatus jalan kabupaten atau desa.

Contoh nyata misalnya apa yang dialami warga Singajaya di Kabupaten Garut. Untuk sampai Pameungpeuk yang jalannya terkonektivitas dengan baik, mereka harus memutar melewati Cikajang dan Cisompet. Alhasil, jalan ini nilai konektivitasnya sedikit. Akibatnya, jarak antarkecamatan yang berada di kawasan tersebut menjadi jauh dan kurang efektif. Pasalnya, orang harus memutar jalan untuk mencapai kecamatan lain yang sebenarnya berjarak dekat

“Di kawasan selatan Jabar, akses jalan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain harus muter dulu, padahal jaraknya dekat. Dari Garut tengah mau ke kawasan selatannya bisa muter hingga lima jam,” jelas Koswara, sembari mengungkapkan, sejauh ini, poros konektivitas Jabar selatan yang sudah terbangun di antaranya jalur Ciletuh-Sukabumi-Pelabuhan Ratu hingga Pangandaran.

Sementara itu Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar, Eddy Nasution, menjelaskan, kemantapan jalan tanpa konektivitas akan menjadi percuma. Pasalnya, kemantapan jalan adalah bagian dari konektivitas juga.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD, konektivitas dan kemantapan jalan diharapkan dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Jabar. “Kalau kondisi infrastruktur jalan sesuai yang diharapkan, maka konektivitas yang diharapkan pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak akan terganggu,” ujar Eddy yang pernah menjabat Plt Kepala DBMPR Jabar.

Menyinggung soal pengembangan jalan di jalur selatan, dia mengungkapkan, Pemrov Jabar akan banyak membangun akses. Di antaranya akses Cileunyi-Garut-Tasik-Banjar, bahkan hingga ke Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Eddy mengharapkan, konektivitasnya dapat tersambung ke kawasan wisata Pangandaran. Adapun pembangunan jalan yang menghubungkan jalur selatan dengan jalur tengah Jabar kelak jalan tersebut akan menghubungkan kawasan pusat pariwisata Ciletuh.

Dia menambahkan, DBMPR Jabar sudah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan tol Cipali yang mengarah ke BIJB  Kertajati. “Cukup banyak pembangunan jalan di Jabar. Harapannya ke depan, pembangunan jalan ini bermanfaat untuk menghubungkan sentra produksi yang ada di kabupaten terhadap pusat-pusat pertumbuhan kota dan pembangunan jalan desa,” ujar Eddy.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah untuk mewujudkan jalan yang mantap. Masalahnya, anggaran pembangunan jalan setiap tahun masih kurang. Oleh karena itu, “Kalau bisa, jika ada pengembangan sebuah kawasan oleh swasta, maka juga harus dibarengi membangun jalannya sebagai bentuk andil swasta dalam pembangunan Jabar,” tegas Eddy.

Eddy menuturkan, anggaran total DBMPR Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1,2 triliun. APBD Provinsi Jabar itu digunakan untuk belanja modal sekitar 30 persen. Sisanya, untuk bantuan kabupaten/kota. “Kami harus memonitor anggaran bantuan ke kabupaten/kota agar sesuai dengan tujuan pembangunan,” katanya.

Adapun proyek strategis DBMPR Jabar tahun ini antara lain pembangunan Masjid Al-Jabbar, fly over Jalan Gatot Subroto – Jalan Laswi, fly over Jalan Supratman – Jalan Jakarta, dan penataan Jalan Diponegoro. “Kami pun akan membangun jalur penyelamatan di jalur jalan Bandung – Subang. Selain dari APBD Jabar, anggarannya juga dari pemerintah pusat,” kata Eddy.

Sementara Dosen Teknik Sipil ITB, Eri Susanto, menambahkan, jalan mantap yang dimaksud adalah jalan dalam kondisi bagus dan sedang. “Artinya, bukan jalannya tidak ada bolong, tapi masih bagus untuk dilalui kendaraan. Selain mantap, jalan juga harus terkoneksi, terutama menghubungkan titik-titik ekonomi di Jawa Barat,” tuturnya. (wawan – febi / DK)

Artikel Terkait

Koordinasi dan Kepedulian Dukung Program Citarum Harum

dinamika

Rapat Pimpinan: Evaluasi 2020, Siapkan 2021

dinamika

Kadis DBMPR Monitoring Pendistribusian Bansos Pemprov Jabar

dinamika