Image default
Peristiwa

Konsultasi Publik Raperda KSP BIJB dan Kertajati Aerocity

Penetapan status Kawasan Strategis Propinsi (KSP)  Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, perlu diintegrasikan dengan pengembangan wilayah di sekitarnya. Namun, pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi dapat juga memberdayakan peran sektor swasta. Maka, pemerintah segera menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang KSP BIJB dan Kertajati Aerocity.

Untuk mendapatkan masukan terhadap Raperda tersebut, Dinas Bina Marga dan Penataan ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, menggelar rapat pembahasan konsultasi publik I di ruang rapat Adi Bima Utama, Jumat (1/11) . Rapat dipimpin Kepala seksi pelaksanaan Bidang Penataan Ruang, Hendra Wardhana; perwakilan dari BIJB, Setiawan dan Ginanjar; akademisi dari ITB, Iwan Kustiwa; perwakilan dari OPD Pemkab Majalengka dan Sumedang; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud); serta konsultan dan staf penataan ruang DBMPR.

Menurut konsultan, pembuatan Raperda KSP BIJB dan Kertajati Aerocity sudah disiapkan sejak tahun 2013. Tapi, karena sudah banyak perubahan maka dibuat Raperda 2019. Pada Raperda 2019, ada beberapa perubahan dari draft Raperda sebelumnya. Diantaranya, judul menjadi Raperda tentang Rencana Tata Ruang KSP Kertajati Aerocity dan BIJB. Kemudian, luas yang akan dikembangkan menjadi 3.480 ha dengan masa pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun yang dibagi 4 tahapan dari tahun 2019-2039.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi dan pengusulan sejumlah masukan maupun sanggahan dari seluruh peserta yang hadir sebagai bahan pertimbangan pembuatan Raperda tersebut. (Wawan DK)

Artikel Terkait

Peningkatan Jalan Mekar Mukti – Cibarusah Terkendala Kebocoran PDAM

dbmtr uptd1

Djakaria Pimpin Koperasi Bima Sejahtera Sentosa

dinamika

Revisi RTRW Bekasi-Sukabumi, Siap di Rekomendasi

dinamika