Image default
Laporan Utama

KPA dan PPK Dipisah

Penilaian objektivitas dalam pengerjaan proyek di Dinas  Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat menjadi syarat utama transparansi untuk masyarakat. Maka pihak terkait harus meminimalisir potensi kepentingan dalam proses pengerjaan proyek.

Hal ini menjadi salah satu alasan Kepala DBMPR Provinsi Jawa Barat, A. Koswara MP., melakukan terobosan dalam pengerjaan proyek. Yaitu, memisahkan orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pejabat yang membayar pekerjaan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Sebenarnya, pemisahan antara PPK dan KPA di dinas lain sudah dilakukan. Di sini, KPA dan PPK  masih dipegang satu orang. Oleh karena itu, harus dipisahkan, dibenarkan, dan diperbaiki supaya pas,” ungkap Koswara, seraya menambahkan, PPK bukanlah lembaga atau struktur baru.

Jadi, jika dipisahkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. “PPK sebagai pelaksana, sedangkan KPA bertindak sebagai quality control  dan supervisi,” ujar Koswara.

PPK adalah tugas fungsional, karena hanya akan bertugas selama kegiatan/projek tersebut berlangsung. Jika kegiatan/projek selesai, maka otomatis tugasnya juga kelar. Meskipun demikian, orang yang ditunjuk sebagai PPK haruslah yang mempunyai Sertifikat Barang dan Jasa (Barjas).

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2, yaitu  semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin “c” dan “d”, yakni para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. (wawan / DK)

Tugas dan Wewenang PPK

PEJABAT Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, maka PPK memiliki tugas dan wewenang :

  • Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ;
  • Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
  • Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
  • Melaksanakan kegiatan swakelola ;
  • Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya ;
  • Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
  • Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara ;
  • Membuat dan menandatangani SPP ;
  • Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA ;
  • Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
  • Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ;

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  (wawan / DK)

Artikel Terkait

SOBEK : Skema Pemodelan Banjir

dinamika

Tingkatkan Jalan Jabar Selatan

dinamika

Upaya Mengubah “Tempat Sampah Raksasa”

dinamika