Image default
Profil

Pengalaman Lapangan Rampungkan Masalah Lapangan

Kendati sedikit terlambat, akhirnya 70 persen pekerjaan rehabilitasi sudah dalam bentuk kontrak dan siap dieksekusi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) I sampai UPTD VI Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar). “Kontraktor sudah menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing paket pekerjaan,” ujar Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan, Agus Salim.

PPK merupakan struktur di lingkungan DBMPR Jabar. Sebelum melakukan pekerjaan, PPK diberikan pembekalan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang terkait.

“PPK di tiap UPTD ada 3 orang, yaitu PPK untuk kegiatan Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Jalan. Tetapi yang sudah dibentuk baru PPK Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan,” ujar Agus Salim, yang mengawali kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN) kebinamargaan di Provinsi Timor Timur (nama Timor Leste semasa masih bergabung dengan Indonesia).

Selanjutnya, kantor DBMPR Jabar memobilisasi pengiriman konsultan pengawas ke tiap UPTD untuk melakukan pengecekan lapangan. ” Setelah PCM, dilakukan kajian teknis lapangan (field technical) oleh tim lapangan (field engineer) untuk  melihat dan mengukur lagi kondisi real di lapangan. Apakah yang tertera di kontrak sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak?” ujar alumnus S1 ATPU dan S2 Institut Teknologi Bandung itu.

Tim lapangan (field team) terdiri atas site engineer dan chief engineer . “Untuk 1 paket pekerjaan bisa terdiri atas 1 FT, tergantung kondisi dan luas atau penanganan pekerjaan,” jelas Agus Salim, yang pernah bertugas sebagai Kepala BPJ  IV dan BPJ V sebelum pindah ke Kantor DBMPR Jabar.

Pada tahun 2019, ada 102 paket pekerjaan rehabilitas yang kontraknya sudah siap. Setiap UPTD mendapat 11 – 30 paket pekerjaan. Dengan waktu tersisa hanya 5 bulan sampai akhir tahun, pelaksanaan pekerjaan itu terbilang sangat mepet. Tetapi apa pun kondisinya, pekerjaan-pekerjaan tersebut harus selesai sesuai target yang tercantum dalam kontrak.

“Ketika akan dilakukan penandatanganan kontrak , PPK sudah menanyakan kesanggupan pihak kontraktor, apakah siap atau tidak dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan? Termasuk di situ perhitungan kendala yang akan dihadapi di lapangan,” urai Agus.

Dengan nilai paket mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah , Agus meyakini, petugas di lapangan bisa menyelesaikan  setiap paket dengan lancar dan sesuai aturan perjanjian. “Jika mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka ada sanksi dan denda yang sudah tertera dalam kontrak. Akan tetapi, saya  berharap, semua berjalan sesuai kontrak , sehingga bisa cepat memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya kondisi kemantapan jalan,” jelas Agus.

Sebelum mengakhiri obrolan singkat di ruang tugasnya, Agus Salim yang baru menggantikan posisi Agus Hendrarto yang menjadi Sekretaris Dinas Perkim sedikit menyinggung perbedaan bertugas di lapangan kala menjadi Kepala BPJ / UPTD dengan Kepala Bidang. “Di lapangan, kami hanya mengeksekusi apa yang menjadi kebijakan Dinas. Kalau sekarang, saya mesti membuat konsep, gagasan, dan program yang akan dilaksanakan di lapangan,” ungkapnya

Lantaran kenyang berkutat di lapangan, lanjut Agus, dia sedang memikirkan  konsep dan aturan yang bisa memudahkan para pekerja di lapangan. “Aturan ini bisa dilaksanakan di setiap UPTD. Jadi, pekerjaan dan masalah yang sama bisa memakai aturan sama untuk menyelesaikannya,” pungkas Agus.  (wawan / DK)

Artikel Terkait

Ari Haidriansyah: Pengalaman Mudahkan Pekerjaan

dinamika

Total Bekerja Ikhlas Bertugas

dinamika

Siap Jawab Tantangan di Awal Jabatan

dinamika