Image default
Garda

Peran Strategis KSP dan Pengawasan Struktural

Menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan jalan di daerah membuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar) mesti selalu siap sedia. Namun, dua bulan terakhir sejak merebaknya pandemi Corona Virus Diseases – 2019 (Covid-19) pergerakan para pekerja di lapangan perlu melakukan penyesuaian. Menyusul pemberlakuan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka diperlukan koordinasi yang efektif untuk semua pekerjaan, terutama di level UPTD.

UPTD V Tasikmalaya yang digawangi Uuh Suparman pun menempuh langkah segendang sepenarian dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar) serta Pemprov Jabar.

Uuh menuturkan, komunikasi berbasis teknologi informasi menjadi andalan jajarannya di saat kondisi pandemi. Komunikasi secara online pun dilakukan para pejabat struktural maupun staf.

“Sudah ada pembagian kerja pejabat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kepala UPTD melaksanakan fungsi koordinatif dan rutin melakukan evaluasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada unsur pimpinan,” ujar Uuh yang belum genap setahun bertugas kembali di DBMPR Jabar.

Walaupun tugas lapangan terkendala pembatasan, namun ada peran strategis para Koordinator Satuan Pelayanan (KSP). Pada level struktural pun tidak melakukan pengawasan langsung secara terus menerus. Namun, jika ada hal bersifat kedaruratan yang membutuhkan keputusan level struktural, maka peninjauan lapangan baru dilakukan.

Terkait dengan refocusing anggaran yang cukup besar, nyatanya hal itu turut berdampak pada paket pekerjaan. Menurut Uuh, akibat refocusing anggaran, saat ini paket pekerjaan 0% pekerjaan di tahun 2020. Hal ini pun berdampak pada penyusunan rencanan tahun 2021 yang lebih kompleks, akibat jeda satu tahun tertunda.

“Kebetulan yang masih berjalan semuanya terkait jembatan. Untuk jalan, rencananya dialihkan di tahun mendatang,” ujar lelaki yang hobi berpetualang itu.

Kendala yang mungkin terjadi menyangkut kepastian awal pelaksanaan pekerjaan yang mengalami pengunduran. Hal ini akan membuat waktu efektif pengerjaannya mengalami pengurangan.

“Hal ini akibat jadwal refocusing yang tidak sepenuhnya tepat pada setiap tahapan, namun berlangsung sangat dinamis akibat perkembangan pendapatan yang tidak sesuai ekspektasi,” jelas Uuh

Tapi lain ceritanya dengan proyek-proyek strategis. Tidak ada pembatalan. Masalahnya hanya kegiatan prioritas UPTD, khususnya peningkatan jalan, yang pengerjaannya menjadi tertunda. Dampak negatifnya, “Dikhawatirkan akan mengalami penurunan yang cukup tajam akibat penundaan tersebut,” ungkap Uuh.

Meski begitu, Uuh bersama timnya di UPTD Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya tetap optimis memandang tahun 2021 mendatang, lantaran diperkirakan kondisinya bisa berangsur normal. Alhasil, kegiatan pekerjaan dapat berjalan kembali, tetapi dengan konsekuensi harus melakukan kembali penyusunan skala prioritas kegiatan.

Skala prioritas dilakukan lantaran ada perubahan akibat faktor objektif kondisi lapangan maupun ketersediaan anggaran. “Kami terus melakukan pengumpulan data dan informasi agar dapat tetap adaptif dengan kebijakan yang harus dijalankan,” jelas Uuh menutup obrolan via aplikasi percakapan WhatsApp. (DK)

Artikel Terkait

Piket Nataru UPTD II Sukabumi

dinamika

Optimis dan Realistis di Masa Pandemi

dinamika

Jembatan Monjot Bisa Dilalui Lagi

dinamika