Image default
Laporan Utama

RDTR Beres, Izin dengan OSS Sukses

Adanya aplikasi perizinan One Single Submission (OSS) yang dikelola suatu lembaga mengharuskan persiapan dalam berbagai aspek. Antara lain terkait kesepakatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. Pasalnya, RDTR menjadi salah satu aspek penting dan mempermudah ke luarnya izin berusaha, yaitu izin lokasi.

Dalam  Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan dalam pasal 33 ayat (1), “Izin lokasi sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh lembaga One Single Submission (OSS) tanpa komitmen dalam hal : tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukkannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan.

Jika kabupaten/kota belum memilik RDTR, maka sesuai pasal 44 ayat (1) kabupaten/kota diberi waktu 6 bulan sejak PP ini ditetapkan untuk menetapakan RDTR buat Kawasan Industri atau Kawasan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RDTR diserahkan ke kementerian yang mengurus tata ruang dan dalam bentuk digital oleh kementrian bersangkutan diserahkan ke lembaga OSS.

“RDTR kabupaten/kota tersebut menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ir. Dwi Hariyawan, S. pada acara Focus Group Discussion (FGD), Senin (12/8) di Hotel Aston, Bandung.  Acara itu dihelat dengan judul “Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Rangka Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”.

Apa Itu OSS ?

OSS adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Format pengajuan perizinan melalui OSS adalah pengajuan usaha/investasi akan diverifikasi secara online menggunakan data yang  terkoneksi  setiap saat dengan sistem informasi dari pemerintah.

“Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan izin berinvestasi secara mandiri melalui website OSS, atau dengan datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” ujar Dwi Hariyawan

Mengapa ada OSS, padahal ada PTSP? Menurut Dwi, OSS merupakan sistem pendukung yang mengurai keterbatasan PTSP. Di antaranya PTSP diisi dan dikelola instansi daerah, sehingga izin yang dikeluarkan PTSP sebatas yang menjadi wewenang daerah. Pada sisi lain, terdapat beberapa izin yang hanya dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu, ego sektoral antarinstansi di beberapa daerah masih tinggi, sehingga pengurusan perizinan tidak bisa diselesaikan seluruhnya di PTSP.

“Jadi, tujuan keberadaan OSS adalah agar lebih terstandardisasi, terintegrasi, memberikan kemudahan akses, menaruh kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar, pengawasan oleh SKPD dan profesi bersertifikat, serta terpenuhinya aspek Kesehatan dan Keamanan Lingkungan (K3L),” jelas Dwi.

Kendati tujuan keberadaan OSS sangat bagus bagi investor agar bisa secepatnya memperoleh kepastian untuk izin usahanya (izin lokasi), tapi semuanya akan sangat tergantung pada kecepatan penyusunan dan penetapan RDTR. Oleh karena itu,  “Daerah yang memiliki investasi tinggi perlu mempercepat penyusunan dan penetapan RDTR dalam rangka OSS ini,” ujar Dwi, seraya menambahkan, jika pemerintah kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam penetapan RDTR, maka Kementerian ATR/BPN siap memberikan bantuan teknis.

Jika kabupaten/kota sudah memiliki Perda RDTR dan sudah teritegrasi ke aplikasi OSS, maka izin lokasi akan terbit oleh lembaga OSS tanpa komitmen (pasal 33, PP 24/2018). Sedangkan jika lokasinya belum masuk RDTR, maka sistem akan mengecek kesesuaian terhadap RTRW kabupaten/kota melalui webgis : Gistaru.atrbpn.go.id/rtronline. Izin akan diterbitkan melalui pertimbangan teknis BPN setempat (Permen ATR/BPN 14/2018).

Kementerian ATR/BPN sudah membuat portal GISTARU untuk mempercepat penyusunan Perda RDTR di setiap kabupaten/kota, sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem OSS. Status RDTR dalam GISTARU saat ini untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sudah terunggah. Kemudian, tujuh RTR Pulau sudah diunggah (sudah Perpres). Selanjutnya, 34 RTRW Provinsi sudah Perda dan terunggah. Untuk kabupaten, 376 dari 415 RTRW sudah terunggah (392 RTRW sudah Perda, 23 belum Perda). Buat kota, 88 dari 93 RTRW sudah terunggah (88 RTRW sudah Perda, 5 belum perda). Terakhir, 40 RDTR dari 2.000 RDTR sudah terunggah (53 RDTR sudah Perda, 1.947 belum Perda).

Adapun rangkaian penyusunan RDTR OSS  di Provinsi Jawa Barat :

  1. Kegiatan dilakukan dalam waktu lima bulan (22 Juli – 22 Desember 2019), dengan keluaran berupa :
  • Dokumen materi teknis RDTR dan PZ
  • Album peta skala 1 : 5.000
  • Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RDTR danPZ
  • Buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  • Visualisasi 3D
  1. Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yang akan disusun RDTR berdasarkan poin-poin kesepakatan pada tanggal 1 Agustus 2019 :
  • Kementerian ATR/BPN menentukan deliniasi atau AOI berdasarkan kriteria investasi untuk disepakati pemerintah daerah ;
  • Batasan luasan ideal untuk deliniasi BWP sebesar 2000 – 3000 Ha (diharapkan dalam satu hamparan) ;
  • Berita acara hasil kesepakatan deliniasi dilakukan paling lambat 15 Agustus 2019 untuk dibuat penetapan oleh daerah ;
  • Setelah penetapan deliniasi BWP, maka BIG akan melakukan identifikasi dan menyediakan data spasial dasar paling lambat 26 Agustus 2019 ;
  • BIG menyediakan jadwal asistensi secara rutin dan review status peta setiap lokasi dengan menetapkan target penyelesaian, dan disampaikan pada tanggal 28 Agustus 2019.
  1. Sebagai syarat penetapan perda dalam proses persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN, diperlukan kelengkapan sebagai berikut untuk kiranya mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, yaitu :
  • Fasilitasi kebutuhan data dan pendampingan di daerah ;
  • SK Bupati tentang Pembentukan Pokja KLHS dan Validasi KLHS ;
  • Rekomendasi peta RDTR dan PZ ke BIG ;
  • Rekomendasi Gubernur ;
  • Persetujuan substansi RDTR dan PZ ;
  • Komitmen DPRD.
  1. Agenda terdekat dari rangkaian kegiatan Penyusunan Materi Teknis RDTR di kabupaten/kota terkait adalah :
  • Penyepakatan deliniasi BWP (saat ini) ;
  • Perumasan isu KLHS

Sedangkan sasaran kegiatan meliputi Agenda 1 soal penyepakatan dan penandatanganan berita acara tentang luasan delineasi wilayah untuk RDTR Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bogor. Dan, Agenda 2 ihwal penyepakatan konsep awal  penyusunan RDTR dalam rangka pelaksanaan OSS. (wawan / DK)

Artikel Terkait

Desain Baru Tak Bisa Dibangun Terburu-Buru

dinamika

Sinergi dan Kolaborasi Bangun Jalan Rapi Jali

dinamika

Buka-Bukaan Pertanggungjawaban di Ruang Pameran

dinamika