Image default
Laporan Utama

Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia

MEMPERCEPAT pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Perpres ini kemudian digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Visi dari Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.” Pemerintahan kelas dunia merupakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat serta memiliki manajemen pemerintahan demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik di tahun 2025.

Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, terdapat beberapa tujuan akhir dari Reformasi Birokrasi. Pertama, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Kedua, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. Kelima, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. Terakhir, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Untuk mencapai enam tujuan tersebut telah ditetapkan delapan area perubahan dan hasil yang diharapkan. Delapan area tersebut antara lain organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Pada area organisasi, diharapkan dapat tepat dari segi fungsi dan ukuran (right sizing) atau tidak terlalu gemuk. Pada area tata laksana, harus menghasilkan sistem, proses serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Pada area perundang-undangan harus menghasilkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

Sementara area SDM harus menghasilkan aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi serta sejahtera. Untuk area pengawasan, harus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pada area akuntabilitas, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Demikian pula dengan pelayanan publik harus prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Terakhir, pada area pola pikir dan budaya kerja aparatur, harus menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi.

Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel serta pelayanan publik yang prima. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi itu diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan AparAtur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 menetapkan delapan area perubahan yang merupakan penyesuaian dari delapan area dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Penyesuaian dilakukan berdasarkan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga memerlukan adanya klasterisasi/regrouping area berdasarkan sasaran yang ditargetkan.

Selain itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah juga diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan masing-masing. Delapan area perubahan dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing instansi melalui penetapan fokus prioritas dan penyusunan program terkait.

Tema Reformasi Birokrasi DBMPR Jabar

PELAKSANAAN Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 89 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 -2023. Pada Pergub disebutkan, untuk mencapai target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, maka diperlukan birokrasi yang ideal.

Birokrasi ideal adalah birokrasi profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mewujudkan birokrasi yang ideal, diperlukan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar) Tahun 2020 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kondisi, serta kebutuhan-kebutuhan Reformasi Birokrasi di lingkungan dinas. DBMPR Jabar telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Rapat Pimpinan, Senin (4/5), di Ruang Rapat Bima Utama. Rapat dipimpin langsung Kepala DBMPR Jabar, A. Koswara, MP.

Reformasi Birokrasi menjadi target kinerja wajib untuk semua perangkat daerah. “Jika sebelumnya Kinerja Reformasi Birokrasi hanya ditargetkan pada beberapa OPD sebagai percontohan, maka sekarang ditargetkan pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Koswara yang didampingi Sekretaris DBMPR Jabar, Asep Supriatna, saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV (Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi).

Menurut Koswara, Reformasi Birokrasi intinya adalah menghilangkan gap/kendala antara visi-misi dengan tugas pokok fungsi (tupoksi). “Untuk menghilangkan gap tersebut, buat rencana kerja (aksi) yang akan dikerjakan,” ujar Kadis, seraya menambahkan, “Sebenarnya di lingkungan DBMPR Jabar, Reformasi Birokrasi sudah dilakukan, tetapi belum dilakukan secara sistematis. Belum didokumentasikan dalam bentuk laporan tersendiri.”

Seluruh Pokja melakukan koordinasi dan diskusi terkait rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan DBMPR Jabar dengan melihat area perubahan masing-masing dan hubungan dengan area lainnya. Rapat koordinasi dilakukan secara intensif dengan tetap berkomunikasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pengampu Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menyangkut proses penyusunan rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan DBMPR Jabar, Tim Reformasi Birokrasi DBMPR Jabar melaksanakan diskusi terkait permasalahan dan tantangan dalam pencapaian target dan sasaran DBMPR Jabar Tahun 2020.

Bagan Permasalahan dan Tantangan DBMPR Jabar dipaparkan Kadis dalam Rapat Pimpinan, Senin (15/6).

Berdasarkan bagan permasalahan dan tantangan itu terdapat tiga jalur permasalahan utama dalam pencapaian target dan sasaran di DBMPR Jabar. Jalur pertama, permasalahan utama terletak pada kelengkapan dan teknik pengumpulan data terkait kebinamargaan dan penataan ruang. Hal ini mempengaruhi proses kerja DBMPR Jabar dan desain infrastruktur yang dihasilkan serta kinerja layanan.

Jalur kedua, permasalahan utama terletak pada struktur organisasi dan tata laksana DBMPR Jabar. Adanya beban kerja yang kurang merata serta overlap tugas pokok dan fungsi antarunit di DBMPR Jabar menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan penyediaan layanan.

Jalur ketiga, permasalahan utama terletak pada manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan skill serta kapasitas personel. Sebagai subjek dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, permasalahan di bidang skill dan kapasitas personel dapat menyebabkan kinerja birokrasi dan layanan kurang maksimal.

Selain tiga permasalahan tersebut, terdapat masalah lain yang mempengaruhi kinerja layanan jalan seperti bentuk geometri jalan, pemanfaatan rumija, dan penggunaan rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal tersebut penting untuk diperhatikan, karena akan mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan waktu tempuh dalam penggunaan jalan.

Mengacu pada berbagai permasalahan itu, Tim Reformasi Birokrasi DBMPR Jabar telah merumuskan tema dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Yaitu, Optimasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan melalui Penggunaan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Pelayanan Jalan. Tema ini paduan dari berbagai masukan seluruh pokja/peserta rapat.

Melalui tema tersebut diharapkan Reformasi Birokrasi yang dilakukan dapat terfokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga pencapaian target dan sasaran dapat lebih optimal. Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan ke masing-masing area perubahan untuk kemudian disusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) tahunan.

Anggota Tim Pokja Perubahan Manajemen, Suparyo menjelaskan, RATL dimasukkan ke dalam lembaran kerja setelah menjawab pertanyaan dengan jawabanya iya atau tidak. “Jika jawabannya iya, maka dijelaskan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya,” katanya, “Seluruh lembar kerja kemudian diserahkan ke Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lantas diberi skor, atau dapat juga dikembalikan untuk diadakan revisi terlebih dahulu.”

DBMPR Jabar sendiri, lanjut Suparyo, masuk ke dalam 20 OPD yang dipersiapkan sebagai pilot project dalam Reformasi Birokrasi di Jawa Barat. “Sebenarnya, sudah ada 10 OPD yang ditargetkan untuk penilaian tingkat nasional. Namun bila DBMPR Jabar nilainya besar, maka bisa jadi kami yang terpilih untuk diajukan penilaian dalam Reformasi Birokrasi di Jawa Barat,” tandasnya.

Quick Wins

Selain membentuk Pokja Reformasi Birokrasi, DBMPR Jabar juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk mewujudkan birokrasi yang ideal. Pertama, mengembangkan aplikasi Teman Jabar dan membentuk PPID untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Kedua, menyusun regulasi terkait tata ruang, jasa konstruksi, dan penyelenggaraan jalan. Selanjutnya, melaksanakan pelatihan-pelatihan. Kemudian, melaksanakan analisis jabatan. Terakhir, membentuk Unit Reaksi Cepat (URC).

Tim Percepatan Reformasi Birokrasi

Keputusan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinis Jawa Barat No. 061.05/Kep.45/DBMPR.Kep.Um/2020 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat  tertanggal  1 April 2020 dengan Penanggungjawab : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinis Jawa Barat, Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinis Jawa Barat dan Sekretaris : Gunawan  dan 8 (delapan) kelompok kerja (Pokja) menjadi dasar pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan DBMPR. Melalui SK tersebut ditunjuk penanggung jawab serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) 8 Area

Tim Unit Reaksi Cepat (URC)

Unit Reaksi Cepat Bina Marga Siap Aksi (URC Bima Sakti) diresmikan pada apel siaga gelar pasukan pengamanan lalu lintas dan angkutan lebaran di halaman Gedung Sate, Senin (27/5). URC dibentuk untuk melayani laporan atau komplain dari masyarakat berkaitan dengan kerusakan jalan yang ada dan tanggap darurat bila terjadi bencana. Tim URC disediakan di setiap KSOP setiap UPTD guna mengatasi kendala jarak antarbalai yang jauhnya bisa mencapai 250-550 km.

Untuk menampung aspirasi atau keluhan masyarakat , maka berbagai media sosial dibuka baik melalui Instagram, tweeter, Facebook, bahkan kini ada Aplikasi “Teman Jabar”.

Aplikasi “Teman Jabar”

Apklikasi “Teman Jabar” berbasis web dan android merupakan aplikasi karya sendiri (in-house) akronim dari sisTEm inforMAsi jalaN JABAR. Aplikasi WebGIS yang dikembangkan sebagai media informasi data jalan dan jembatan serta aset di DBMPR Jabar serta media bagi masyarakat untuk informasi ataupun menyampaikan keluhan.

Aplikasi ini sebagai instrumen untuk memonitor kegiatan pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan. Peluncurannya dilakukan September 2019 silam dan dapat diunduh di Google Playstore.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat turut memonitor pekerjaan, termasuk anggarannya, sehingga lebih transparan. Selain itu, masyarakat juga bisa memberikan komentar dan laporan.

Kalau masyarakat melihat jalan rusak, mereka bisa langsung membuat laporan dan kami bisa langsung merespons untuk mencari solusinya.

Aplikasi “Talikuat ”

Awal pendirian bernama aplikasi Simoni atau sistem Monitoring. Kemudian berubah nama menjadi “Talikuat” atau sisTem kendALI Kinerja mutU kegiATan. Bila aplikasi “Teman Jabar” dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pihak eksternal lantaran memiliki kanal yang bisa menampung keluhan/laporan masyarakat, maka “Talikuat ” dibuat guna lebih memenuhi kebutuhan internal.

Pada awalnya, aplikasi ini dibuat untuk kebutuhan e-contract (digitalisasi kontrak) pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di lingkungan DBMPR Jabar. Namun dalam perkembangannya sistem ini pun digunakan untuk kebutuhan pengawasan, utamanya terkait perkembangan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Aplikasi ini dibangun untuk kebutuhan pengawasan dan melihat progres pekerjaan para penyedia jasa. Jadi, semuanya dapat dipantau dengan sistem ini. Para penyedia jasa nanti harus melaporkan setiap pekerjaan setiap hari untuk bahan penilaian kinerja mereka. Termasuk melakukan request untuk melaporkan progres pekerjaan. Jika sudah ada approval dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DBMPR Jabar, maka pekerjaan penyedia jasa akan dapat dinilai dan dibayar. Jika tidak melaporkan, pekerjaannya berisiko tak dibayar.

“Talikuat” juga menjadi sistem kearsipan kontrak-kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan di lingkungan DBMPR Jabar. Semua data kontraktor nantinya akan terekam di sistem ini. Jadi, kalau kami ingin melihat data kontrak yang sudah ada, tinggal download dan bisa dicetak ulang.

e-Katalog

Dasar hukum pembuatan e-katalog adalah Perpres No. 5 tahun 2015 dan MOU Pemprov Jabar dengan LKPP. e-katalog akan memangkas proses lelang, sehingga pelayanan ke masyarakat tidak terganggu. Dengan adanya ada e-katalog, proses pengadaan akan termonitor, fairness, pelayanan cepat, dan penyerapan anggaran pun cepat.

Dengan e-katalog kualitas barang yang ditawarkan tak diragukan lagi, karena pengusaha yang menawarkan harus bisa dipercaya.

Perbaikan Manajemen Proyek

Memisahkan orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pejabat yang membayar pekerjaan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, karena PPK sebagai pelaksana, sedangkan KPA bertindak sebagai quality control dan supervisi.

PPK adalah tugas fungsional, karena hanya akan bertugas selama kegiatan/projek tersebut berlangsung. Jika kegiatan/projek selesai, maka otomatis tugasnya juga kelar. Pegawai yang ditunjuk sebagai PPK haruslah yang mempunyai Sertifikat Barang dan Jasa (Barjas).

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2, yaitu semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin “c” dan “d”, yakni para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Pemanfaatan Media Sosial

SEBAGAI instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pembangunan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar) membutuhkan Humas yang berperan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dan merespons pertanyaan masyarakat. Maka, dalam rangka menyiapkan petugas Humas di setiap unit kerja, DBMPR Jabar menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Kehumasan 2019”, Rabu-Kamis (27-28/8) di Ruang Bima Utama, Jl. Asia Afrika, Bandung. Kegiatan diikuti para petugas humas wakil setiap bidang di DBMPR Jabar dan UPTD I – VI.

Humas harus memberikan informasi positif tentang segala kegiatan DBMPR Jabar kepada masyarakat. Humas bisa memanfaatkan media massa mainstream serta media sosial dan website untuk menyampaikan segala kegiatan yang telah dan sedang berlangsung di DBMPR Jabar.

Perbaikan Proses Supervisi

Keberadaan Konsultan Supervisi untuk suatu pekerjaan/kegiatan selama dikerjakan oleh pihak ketiga, DBMPR tinggal menunggu gambar desainnya dan laporannya. Proses ini sekarang sedang dirubah dimana konsultan supervisi merupakan pegawai ASN kontrak yang mempunyai kompetensinya di bidangnya. Tetapi masih menyediakan konsultan untuk approval terhadap pekerjaan yang konsultan pegawai ASN kontrak.

Artikel Terkait

SOBEK : Skema Pemodelan Banjir

dinamika

Kondusifitas Buat Ekonomi Jabar Di Atas

dinamika

Cipamingkis Tuntas Lancar Lalu Lintas

dinamika