Image default
Banner

Sungai Citarum (2) : Strategi Si Pengendali Aksi

Menata  Citarum  harum  kembali
Mengerahkan  segala  daya,  upaya,  dan  aksi
Melalui  sejumlah  strategi  serta  sederet  koordinasi
Di  bawah  sebuah  kelompok  kerja  sebagai  pengendali

SALAH satu masalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum adalah persoalan tata ruang. Oleh karena itu, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tubuh Pemprov Jabar yang diberi tugas memonitor dan mengendalikan masalah tata ruang di Jawa Barat masuk ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) VI tentang penataan tata ruang/sungai.

Ini berdasarkan SK Gubernur No. 614/2018 tentang Pokja PPK DAS Citarum. Tugasnya membuat  rencana aksi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumber daya air DAS Citarum.

Bertindak sebagai Ketua Pokja VI adalah Kepala DBMPR Jabar dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Anggotanya Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, Direksi PT Indonesia Power (IP), Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan Direksi Perum Jasa Tirta II.

Tiga tugas Utama Pokja VI adalah Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum ; Meminimalisir banjir dengan target mengurangi titik banjir dan lama genangan ;  Mengurangi jumlah dan luas Keramba Jaring Apung (KJA) sesuai aturan yang diperbolehkan.

Setelah melakukan pengkajian, menurut Hendra Wardana, Kepala Seksi Perencanaan Ruang DBMPR Jabar, ada beberapa permasalahan utama yang dikritisi Pokja VI. Di antaranya belum terdatanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari kabupaten/kota yang berada di DAS Citarum, belum ada regulasi pengendalian pemanfaatan ruang, banyaknya alih fungsi lahan hingga terjadinya banjir di sekitar DAS, dan berkurangnya daya dukung waduk akibat kegiatan budidaya keramba jaring apung (KJA).

Berdasarkan permasalahan itu, Pokja VI membuat rencana/program (Quality Statement)  kerja beserta dampak/impak (Indicator Impact) sebagaimana tertera dalam tabel.

Pertama adalah terkendalinya pemanfaatan ruang di DAS Citarum yang akan berimbas pada berkurangnya jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Kedua, mengupayakan kawasan sekitar DAS bebas banjir yang berimpak pada berkurangnya titik banjir dan lamanya banjir serta tertatanya KJA di kawasan DAS Citarum. Impak yang diharapkan, jumlah  KJA yang sesuai dengan daya dukung

Sebagai gambaran, Kepala DBMPR Jabar, A. Koswara MP, menuturkan, KJA terbagi dalam tiga areal waduk, yaitu Jatiluhur (27.300 petak), Cirata (5.000 petak), dan Saguling (6.500 petak). Pokja mencontohkan kasus waduk Cirata.

Berdasarkan Pergub No. 41 tahun 2012 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk, luas KJA yang diizinkan 12.000 petak, namun dalam kenyataannya jumlah KJA pernah mencapai angka 98.379 petak. Tahun 2018, telah dilakukan penertiban 10.321 petak, sehingga masih terdapat 88.076 petak lebih besar dari jumlah petak yang diizinkan.

Perihal banjir, penyebabnya tak lain penurunan tanah di cekungan Bandung (Land Subsidence), di samping intensitas curah hujan yang tinggi, alih fungsi lahan, serta terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai. Alhasil, dalam pengendalian banjir pada TA 2019-2021, Pokja VI berencana meningkatkan kapasitas Sungai Citarum.

Pada akhirnya, dari seluruh perencanaan kegiatan Pokja VI dalam penataan tata ruang dan sungai, ada  tiga strategi penanganan Citarum. Pertama, pengendalian pemanfaatan ruang. Dimulai dari tahun 2019 bisa tersedia data ketidaksesuaian pemanfaatan DAS Citarum 20% (2019), 70% (2020), dan 100% (2021). Bersamaan dengan itu, pada tahun 2020 dimulai pengurangan jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Hingga tahun 2024, pelanggaran itu ditargetkan berkurang 15% setiap tahun.

“Tahun 2024, pelanggaran diupayakan bisa berkurang sampai 75%,” jelas Koswara saat memaparkan Pokja VI di hadapan para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (24/4).

Strategi kedua penataan KJA. Pada tahun 2019, penataan KJA dengan target jumlah KJA yang tertata dan jumlah pengurangan KJA di waduk Saguling saja diharapkan berkurang 2.000, dan selanjutnya berkurang 5.000 KJA di tahun 2025. Sementara di waduk  Cirata, KJA ditargetkan berkurang 21. 892 sampai tahun 2022 dan tahun 2023 berkurang 19.098. Sedangkan di waduk Jatiluhur ditargetkan berkurang  27.300 KJA pada tahun 2019, kemudian berkurang lagi 3.700 KJA.

Strategi ketiga adalah pengendalian banjir serta pengelolaan sumber daya air. Targetnya kawasan DAS Citarum bebas banjir dengan indikator berkurangnya jumlah kejadian bajir di DAS Citarum. Tepatnya berupa berkurangnya luas genangan, durasi genangan, dan tinggi genangan.

“Untuk luas genangan, pada tahun 2019 ditargetkan tinggal 72% dan terus berkurang sampai tahun 2025 tinggal 10%. Lamanya genangan (durasi) biasanya 7 hari. Maka, pada tahun 2019 ditargetkan bisa ditekan 4 hari. Sampai tahun 2025 ditargetkan bisa diperbaiki paling lama durasi genangan hanya 5 jam. Sedangkan untuk tinggi genangan yang dari biasanya mencapai sampai 3 meter, maka setiap tahun diupayakan diperbaiki  dengan turun rata-rata 0,5 meter, sehingga  sampai tahun 2025 hanya tinggal 0,5 meter,” ungkap Koswara.

Rencana Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

TERKAIT rencana aksi pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan strategi prioritas atau mendesak adalah identifikasi pemanfaatan ruang, verifikasi rencana tata ruang kabupaten/kota sinkronisasi peta dasar, pendataan izin pemanfaatan ruang di DAS Citarum, dan pendataan kondisi lapangan sepanjang DAS Citarum sebagai masukan OPD untuk membuat program/kegiatan.

Selanjutnya, melakukan review program-program di kabupaten/kota yang mengatur terwujudnya Rencana Tata Ruang (RTR) dan mengintegrasikannya dengan DAS Citarum. “Kami pun mendorong keterlibatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengawasan  pemanfaatan ruang yang sesuai RTR kabupaten/kota di DAS Citarum,” ujar Koswara.

Selain strategi prioritas, ada juga beberapa strategi jangka menengah. Pertama, aspek perencanaan, yakni mengusulkan pembuatan pedoman/ regulasi berupa peraturan presiden yang mengatur rencana tata ruang sekaligus sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang DAS Citarum. Kedua, aspek pengendalian, di antaranya menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang DAS Citarum agar tetap sesuai dengan RTR serta mengembalikan fungsi pemanfaatan ruang dan memulihkan kapasitas ruang.

 

Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Sumber Daya Air

PERIHAL strategi  dalam pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air, Pokja VI bakal fokus mereduksi luasan, durasi, dan tinggi genangan banjir. Targetnya pun dibagi dalam target jangka mendesak dan target jangka panjang.

Untuk target jangka mendesak atau prioritas, upaya struktural yang akan ditempuh meliputi normalisasi dan penataan 5 buah oxbow, normalisasi dan atau rehabilitasi sungai di DAS Citarum, pembuatan polder/kolam retensi, pembangunan floodway, pembuatan cekdam di kawasan hulu sungai, peningkatan ketersediaan air baku, revitalisasi dan atau penataan situ/waduk, pembangunan embung, serta peningkatan kapasitas Sungai Citarum beserta anak- anak sungainya. Adapun upaya non struktural antara lain penataan kawasan sempadan sungai, pemeliharaan sungai, dan pelaksanaan gerakan kemitraan penyelamatan air (GN-KPA).

Sementara target jangka panjang selama 10 tahun berikutnya (2026 – 2036) adalah bisa menangani banjir di daerah Rancaekek, Dayeuhkolot, Pasteur/Pagarsih, Gedebage, dan Cimahi. Kemudian, melaksanakan relokasi masyarakat terdampak banjir, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sungai, dan meningkatkan peran TKPSDA secara berkelanjutan

 

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Banjir

  1. Target outcome berkurangnya persentase luas genangan sebesar 20%, durasi genangan menjadi 20 jam, dan tinggi genangan menjadi 0,5 m pada tahun 2023 diperoleh dari data sekunder hasil analisa pemodelan banjir DAS Citarum Hulu menggunakan software SOBEK oleh BBWS Citarum bekerja sama dengan Puslitbang Sumber Daya Air. Data itu dapat di-update setiap tahun sesuai rencana atau pelaksanaan penanganan struktural yang akan dilakukan.

 

  1. Untuk mengevaluasi pencapaian target indikator pengurangan banjir dapat dilakukan beberapa hal. Di antaranya :
    1. Pemantauan pengurangan luasan dan tinggi genangan banjir akan dilakukan dengan memasang peilskal pada lokasi-lokasi terdampak banjir, terutama pada 5 lokasi yang diprioritaskan.
    2. Pemberdayaan masyarakat /LSM agar dapat memberikan informasi kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dan BBWS Citarum pada saat terjadi banjir di lokasi terdampak.
    3. Pemasangan alat telemetri yang dilengkapi dengan system Early Warning System (EWS) untuk memantau elevasi muka air di sungai maupun kejadian hujan di bagian hulu DAS.
    4. Pemantauan luasan genangan banjir melalui citra satelit seperti yang dikeluarkan LAPAN.

 

  1. Melakukan pengumpulan data primer berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait pada saat terjadi banjir. (wawan / DK)

 

  

SOBEK : SKEMA PEMODELAN BANJIR

 METODE SOBEK dilakukan dengan mengakomodasi rencana aksi pekerjaan konstruksi untuk penanganan banjir yang telah dan akan dilakukan :

  • Base Case merupakan kasus dasar dengan besaran penampang melintang sesuai kondisi awal tahun 2013 dan pengukuran terakhir untuk kondisi tahun 2016, termasuk normalisasi Sungai Cikijing, Cimande, dan Cikeruh.
  • Running Model tahun 2019 menambahkan adanya pembangunan kolam retensi Cieunteung.
  • Running Model tahun 2020 menambahkan adanya kolam retensi Cieunteung dan pembangunan tunnel
  • Running Model tahun 2021 menambahkan adanya kolam retensi Cieunteung, pembangunan tunnel Nanjung, dan floodway
  • Running Model tahun 2022 menambahkan adanya kolam retensi Cieunteung, pembangunan tunnel Nanjung, floodway Cisangkuy, dan steepening/deepening di Sungai Citarum (segmen Sapan – Nanjung).

 

Penataan Keramba Jaring Apung (KJA)

KEBIJAKAN dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur secara garis besar terdiri dari :

  • Mengurangi jumlah KJA sesuai dengan daya dukung perairan waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur
  • Menerapkan teknologi kegiatan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan dengan cara Smart KJA dan Culture Base Fisheries/CBF (penangkapan ikan berbasis budidaya).
  • Melakukan penebaran ikan (restocking) di perairan waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur.

 

Strategi Jangka Mendesak (Prioritas)

  • Sosialisasi penataan KJA.
  • Sensus pendataan KJA yang berada di wilayah waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur.
  • Program alih usaha budidaya di darat bagi pembudidaya ikan yang terdampak penataan KJA (budidaya ikan hias, kios penjualan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan lele, pembenihan dan pembesaran ikan mas, pembesaran ikan lele dan nila sistem bioflok, dll).
  • Demplot KJA yang ramah lingkungan melalui sistem penerapan Smart KJA dan CBF.
  • Penentuan target operasi (TO)
  • Pembongkaran Air (Kar Air), Pembongkaran Darat (Kar Darat), dan Inventarisasi. Tahapan sosialisasi, sensus KJA, dan penentuan TO sudah dilaksanakan mulai tahun 2018 sampai Maret 2019.

 

Strategi  Jangka Panjang

  • Melakukan konservasi DAS Citarum dengan cara restocking ikan endemik.
  • Melakukan revitalisasi KJA melalui penerapan sistem Smart KJA dan CBF.

 

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Banjir

PEMANTAUAN serta evaluasi selama pelaksanaan program dan setelah program selesai dilaksanakan :

  1. Waktu, tahapan pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi dilakukan secara kontinu dan berkala pada saat kegiatan sedang berjalan dengan :
  1. Mengirim surat permintaan data kepada badan pengelola waduk dan Disnakanla Kabupaten.
  2. Peninjauan ke lapangan.
  3. Rapat evaluasi kegiatan penertiban KJA.
  1. Kegiatan pemantauan dan evaluasi diarahkan pada pengelolaan rencana aksi untuk memperbaiki penyimpangan dalam implementasinya. Sementara evaluasi dampak diarahkan kepada kelompok sasaran untuk menilai keuntungan yang diperoleh dalam kelompok sasaran, yaitu masyarakat pembudidaya dan eks pembudidaya ikan KJA. (wawan / DK)

Baca Artikel Sebelumnya: Sungai Citarum (1) : “Tempat Sampah Raksasa” yang Mendunia

 

Artikel Terkait

dinamika

dinamika

Cadas Pangeran

dinamika