Image default
Laporan Utama

Taktik Memutus Polemik Jalan Tambang

Hilir mudik truk tronton tambang melintasi wilayah Kecamatan Parung Panjang, Bogor, sudah lama menuai polemik. Bertahun-tahun jalan kabupaten dan provinsi dipakai untuk mengangkut hasil tambang, sehingga menjadi ancaman serius bagi warga sekitar dan siapa saja yang melintasi jalan itu.

Telah berbilang waktu warga di sekitar Jalan Raya Parung Panjang mengeluhkan banyaknya truk tambang yang melintas di jalan tersebut. Di samping membuat macet lantaran kerap parkir sembarangan, keberadaan truk-truk berbadan bongsor itu merusak jalan dan acap membahayakan pengguna jalan lain. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mencari solusi agar aktivitas masyarakat dan kegiatan tambang bisa berjalan beriringan.

Sejumlah dampak negatif timbul akibat aktivitas lalu lintas kendaraan pengangkut hasil tambang di Parung Panjang itu. Di antaranya meningkatnya kecelakaan akibat terjadinya mixed traffic atau percampuran pergerakan primer (jarak jauh) dan pergerakan sekunder (kegiatan sehari-hari).

Kemudian, ruas jalan kabupaten dan provinsi rusak akibat aktivitas angkutan tambang. Terakhir, terjadi kemacetan lantaran antrean kendaraan angkutan tambang yang tengah menunggu muatan atau menunggu waktu untuk melintas.

Kendati kemacetan mulai menurun seiring diberhentikannya operasional kendaraan pengangkut tambang pada siang hari, tetapi tidak mengurangi polusi dan kerusakan jalan. Salah satu solusi jangka panjang dan permanen yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah pembuatan jalan khusus jalur tambang. Demikian Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyampaikan kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang sudah diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023. Pada RPJMD 2018 – 2023, jalan itu ditetapkan sebagai jalan strategis yang diprioritaskan akan dibangun.

Jalan tambang akan melintasi areal tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang agar angkutan bahan hasil tambang tidak lagi melewati Jalan Raya Parung Panjang. Jalan tambang dirancang langsung terhubung dengan jalan tol. Tapi, soal terakhir ini masih dalam pembahasan dengan pengelola jalan tol. Opsi itu dipilih lantaran paling sedikit melintasi permukiman.

Ada beberapa opsi menyangkut asal dana/anggaran untuk pembangunan jalan tambang. Jalan tambang sendiri sudah melalui tahap Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) tahun 2019 serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang direncanakan tahun 2021.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar), A. Koswara, MP, kepada Asisten Daerah Perekenomian dan Pembangunan Jabar, Eddy Nasution, dalam rapat khusus membahas Tiga Proyek Strategis DBMPR Jabar di kantor Bappeda Jabar.

Jika jalan ini menjadi jalan khusus tambang yang terkait dengan kepentingan pengusaha tambang, maka jalan tambang harus dibangun oleh badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan. Jika dibangun pemerintah, maka jalan ini merupakan jalan umum. Jika menjadi jalan berbayar (jalan tol), maka jalan tersebut harus masuk rencana umum jaringan tol dan melakukan tahapan pengusahaan jalan tol ke Kementerian PUPR cq. BPJT.

Apa pun fungsi jalan tambang ini ke depannya, pastinya diusahakan pembangunan jalan tambang itu tidak menggunakan dana pemerintah. Bukan dari APBD atau APBN. Jalan tambang akan dibuat sejauh 24,89 km, diperkirakan menghabiskan biaya konstruksi Rp 512 miliar dan biaya pembebasan lahan Rp 148,3 miliar, serta membutuhkan lahan seluas 59,3 ha. (DK)

Artikel Terkait

Kemantapan Jalan Terkoreksi, IKP Bahan Evaluasi

dinamika

Tingkatkan Jalan Jabar Selatan

dinamika

Semua Stakeholder Terlibat Jabar Juara Makin Cepat

dinamika