Image default
Peristiwa

Tol Cigatas Tahap I Direncanakan Beroperasi 2024

RENCANA pembangunan tol Cileunyi – Garut – Tasikmalaya (Cigatas) Tahap I dibicarakan dalam Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Tol Cigatas, Rabu (25/9) di Gedung Sate, Bandung. Dipimpin Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, rapat dihadiri Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian ; Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar), A. Koswara, MP ; serta perwakilan kabupaten dan kota yang akan dilewati tol Cigatas.

Tol Cigatas panjangnya sekitar 206,2 kilo meter. Pembangunannya dibagi dalam dua tahap. Tahap I dimulai dari Bandung hingga Tasikmalaya sepanjang 95,2 kilo meter. Sementara tahap II dari Tasikmalaya sampai Cilacap sepanjang 111 km.

“Tahap I dari Gedebage – Kabupaten Bandung – Garut – Tasikmalaya. Tahap II dari Tasik – Banjar – Pangandaran – Cilacap. Jadi, nanti dari Bandung – Pangandaran hanya sekitar 2,5 jam,” ungkap Ridwan Kamil sebagaimana dilansir dari akun instagramnya.

Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan hingga pembangunan tol Cigatas ditaksir mencapai Rp 120 triliun. Masing-masing dipecah menjadi Rp 60 triliun untuk setiap tahap pembangunan. Pembangunan konstruksi tahap I dimulai tahun 2022 – 2024. Sedangkan tahap II dimulai tahun 2024.

Untuk trase ruas jalan tol Cigatas sudah disepakati masing-masing pihak dalam rapat itu. Namun kesepakatan mengenai lokasi pasti pintu ke luar atau exit tol masih dibicarakan. Menurut Kepala DBMPR, kesepakatan juga mempertimbangkan usulan dari masing-masing daerah yang terlewati.

“Kabupaten Bandung meminta supaya diintegrasikan dengan rencana jalan lingkar Kabupaten Bandung di Majalaya. Garut punya rencana pengembangan pusat pemerintahan yang terkena jalur tol untuk dievaluasi lagi, tepatnya di Banyuresmi (Garut). Kesepakatan yang sudah diambil masih akan dibahas detailnya. Menurut jadwal pada Desember 2019 harus sudah proses lelang investasinya,” ujar Koswara.

Sementara Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, menyebutkan, setelah trase dipastikan, pemerintah baru bisa melakukan pendataan detail yang banyak makan energi. “Kalau trasenya berubah-ubah, nanti kita sudah capek-capek mendata, balik lagi ke awal. Kami tidak mau itu, karena tidak efektif,” tandasnya. (wawan / DK)

Artikel Terkait

Gerakan Nasional Pemulihan DAS Citarum 2019

dinamika

Jamu Desa di Curug Cipeuteuy

dinamika

Test Swab untuk Memutus Rantai Penyebaran Covid 19

dinamika