Image default
Bidang Laporan Utama

Upaya Mengubah “Tempat Sampah Raksasa”

Berstatus sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat , Citarum  menjadi landmark alam tersendiri bagi Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, sungai yang membentang 297 km dari lereng Gunung Wayang hingga bermuara di ujung Karawang ini dicap sebagai sungai terkotor sedunia.

Tahun 2007, masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, dikejutkan dengan pernyataan harian Washington Post yang menyebut Sungai Citarum sebagai sungai paling tercemar di dunia. Predikat ini tak lepas dari laporan dua aktivis lingkungan dari makechange.world, Gary dan Sam Bencheghib, yang sudah mencoba menelusuri beberapa area Sungai Citarum. Bahkan keduanya sempat melihat seberapa parah tingkat pencemaran yang ada di Sungai Citarum. Sungai Citarum tak ubahnya “tempat sampah raksasa terpanjang dan terkotor sedunia”.

Tahun 2013, Sungai Citarum kembali masuk sebagai 10 Most Polluted Places in The World menurut organisasi lingkungan Green Cross Swiss dan organisasi nirlaba Blacksmith Institute International. Kedua organisasi ini menyampaikan dalam laporan tahunannya, sekitar 200 juta jiwa di dunia telah terkena polusi beracun, salah satunya dari Sungai Citarum, hingga menyebabkan berbagai risiko kesehatan, termasuk kanker. Hal ini sangat miris, mengingat sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan wilayah permukiman penduduk. Jutaan warga menggantungkan hidupnya pada sungai sepanjang 297 km ini.

Sungai terpanjang di wilayah Provinsi Jawa Barat ini memiliki nilai sejarah serta sudah melekat dengan kehidupan ekonomi dan sosial warga di sekitarnya. Berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, luas seluruh DAS Citarum mencapai 721.945,66 hektar. DAS ini penting, karena menjadi sumber 80% kebutuhan air minum penduduk DKI Jakarta. Sungai Citarum pun menjadi penyedia air irigasi bagi 420 ribu hektar area persawahan di wilayah Cianjur dan Karawang. Sungai Citarum juga menjadi penyangga energi listrik sebanyak 1.888 Mega Watt untuk Jawa dan Bali, dengan tiga waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dibangun di alirannya, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur.

Sumber mata air Citarum berasal dari tujuh mata air di lereng Gunung Wayang yang membentuk danau buatan bernama Situ Cisanti, di Desa Cibeureum, Kertasari, Kabupaten Bandung. Namun, beberapa anak sungai dari wilayah di sekitarnya menyatukan alirannya ke Sungai Citarum, seperti Cikapundung, Cibeet, Cisangkuy, dan lain-lain. Alirannya mengarah ke arah barat, melewati Majalaya dan Dayeuhkolot, berbelok ke arah barat laut dan utara, menjadi perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian melewati Kabupaten Purwakarta dan terakhir Kabupaten Karawang (batas dengan Kabupaten Bekasi). Sungai Citarum lalu bermuara di ujung Karawang.

Perubahan Citarum mulai terlihat pada paruh kedua dasawarsa 1980-an, sejak industrialisasi gencar dilakukan di sekitar DAS Citarum. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebutkan, sekitar  2.800 pabrik berdiri di DAS Citarum dan sebagian besar membuang limbah produksinya ke Sungai Citarum atau anak-anak sungai yang mengalir ke Sungai Citarum. Sekitar 280 ribu ton cemaran limbah cair per hari masuk ke aliran Sungai Citarum, ditambah ribuan ton sampah domestik rumah tangga yang dibuang ke Sungai Citarum.

Kerusakan Sungai Citarum pun tak hanya terjadi di area tengah. Wilayah hulu sungai yang rimbun mulai berganti menjadi perkebunan dan ladang palawija, sehingga hutan dan kawasan resapan air di hulu hilang secara masif. Akibatnya, laju aliran permukaan (run off) terjadi, dan menghasilkan sedimentasi tinggi. Penggundulan hutan yang berlangsung pesat di wilayah hulu serta area tengah sungai yang dicemari limbah industri dan sampah warga membuat kondisi Sungai Citarum kian memprihatinkan hingga area hilir.

Tahun 1986, banjir besar melanda wilayah sepanjang Bandung Selatan, karena Sungai Citarum meluap. Pemerintah membuat proyek normalisasi Sungai Citarum dengan mengeruk, melebarkan, bahkan meluruskan alur sungai yang berkelok. Sayangnya, proyek ini tidak membuahkan hasil, karena tak ada perubahan perilaku warga sekitar. Citarum masih menjadi lokasi pembuangan sampah domestik, plastik hingga limbah industri, sehingga sungai pun bertambah buruk, sempit dan dangkal, penuh sampah hingga airnya pun berwarna hitam pekat. Tahun-tahun selanjutnya, program normalisasi Sungai Citarum hanya menjadi ritual musiman yang tidak membawa perubahan berarti.

Program Citarum Harum

AKHIR tahun 2017, Panglima Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi saat itu, Mayjen Doni Monardo, menginisiasi Program Citarum Harum, yang tujuannya ingin mengembalikan fungsi sungai dan menyelesaikan masalah Citarum dari area hulu hingga hilir. Ia yang belum lama dilantik menjadi Pangdam III Siliwangi merasa heran, mengapa Sungai Citarum dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, bahkan semakin memprihatinkan kondisinya.

Doni menginstruksikan operasi “perang” melawan pencemaran Sungai Citarum dan bertekad menjadikan sungai ini kembali harum. Ia pun menginstruksikan untuk menangkap pengelola pabrik yang masih membuang limbah ke Sungai Citarum. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Citarum mencatat, lebih dari 31 pabrik diduga membuang limbang tanpa melewati Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Adapun Satgas Citarum Harum dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari total 7.100 personel gabungan. Satgas ini dipimpin langsung  Komandan Satgas dan dibagi dalam 22 Sektor. Namun, setelah Program Citarum Harum dicanangkan, Presiden Joko Widodo menunjuk langsung penanggung jawab kegiatan ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Meski begitu, program ini tetap melibatkan TNI dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Pada 22 Februari 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Daerah Aliran Sungai Citarum, dengan pencanangan Program Citarum Harum di Situ Cisanti. Program ini merupakan program strategis dari pemerintah pusat yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan seperti kementerian, pemerintah daerah serta TNI untuk berpartisipasi dalam merevitalisasi kerusakan DAS Citarum.

Program Citarum Harum rencananya akan dijalankan selama  tahun dari tahun 2019-2025, hingga air di Sungai Citarum mampu memenuhi standar baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, aliran Citarum dibagi menjadi 22 sektor. Setiap sektor koordinasinya dipimpin seorang perwira berpangkat kolonel. Komunikasi dibangun dengan berbagai pihak, termasuk lembaga/kementerian, akademisi, mahasiswa, komunitas, ulama, budayawan, media, dan aktivis.

Jauh sebelum ada program “Citarum Harum”, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berulang kali menjalankan program rehabilitasi untuk sungai terpanjang di Jawa Barat itu.  Pada periode 2000-2003, pernah ada program “Citarum  Bergetar”. Kata “bergetar” singkatan dari bersih, geulis (cantik dalam bahasa Sunda), dan lestari. Program Citarum Bergetar berfokus pada pengendalian pemulihan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun program ini belum optimal mengatasi pencemaran di sungai yang menghidupi setidaknya 27,5 juta jiwa warga Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Masalah Sungai Citarum kian kompleks. Mulai dari deforestasi hutan di area hulu, sampah yang tak terangkut tiap hari, kotoran manusia dan ternak, ratusan ribu ton limbah industri per hari, hingga persoalan tata ruang di hulu dan sepanjang bantaran sungai.

Pemprov Jabar kembali mencanangkan program pemulihan pada tahun 2013 dengan nama “Citarum  Bestari”, akronim dari bersih, sehat, indah, lestari. Lewat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 75 Tahun 2015, gerakan Citarum Bestari resmi diluncurkan. Anggaran sekitar Rp 80 miliar pun disiapkan demi memuluskan jalan menggapai target tahun 2018 air Sungai Citarum bisa diminum langsung.

Dan terakhir, Sungai Citarum yang kembali populer dengan predikat sungai terkotor lagi-lagi membuat pemerintah bereaksi dengan menerbitkan program baru “Citarum Harum”.  Sumber Pendanaan kegiatan program ini, menurut Kepala Dinas Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) A. Koswara MP, total keseluruhan dana yang dibutuhkan adalah Rp. 16.471 Miliar yang berasal dari dari pemerintah pusat melalui APBN sebesar 45,38%, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 35,83%, APBD  Kabupaten/Kota 16,86 %, BUMN 1,87%,0,06% Polri, Swadaya & swasta. Khusus dana  rencana Aksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dibutuhkan Pokja VI dari tahun 2019-2025 adalah sebesar  Rp. 31,2 Miliar semuanya dari APBD Provinsi, untuk  Pengelolaan Sumber Daya Air dibutuhkan dana Rp.4.703.375 juta yang dibagi APBD Kabupaten/Kota Rp.15.309, APBN Provinsi Rp.222.150, APBN Rp.4.426.615 juta, BUMN Rp. 119.300. Sedangkan kebutuhan pendanaan penataan KJA, yaitu sebesar Rp.800.233 juta dengan perincian APBD Provinsi Rp. 41.997 juta, BUMN Rp. 161.577 juta dan APBD Kabupaten/Kota Rp. 596.660 juta.  (wawan / DK)

Artikel Terkait

Sanksi Rp 500 Ribu – Rp 1 Miliar

dinamika

Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia

dinamika

Dijabarkannya Masjid Al-Jabbar

dinamika