Image default
Peristiwa

UU Cipta Kerja : Pangkas Birokrasi untuk Tingkatkan Investasi

  Kementerian Koordinasi  Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) Republik  Indonesia, Senin (23/11) bertempat di Hotel Crowne Plaza  Bandung mengadakan Rapat Koordinasi  (Rakor) Impelementasi UU Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi di Jawa Barat.

Rakor dibuka Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marvest secara virtual dari Jakarta. Sementara pimpinan rakor,  Feri Akbar, S.IP., M.Si sebagai Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  yang juga dihadiri Bimo Widjayanto, S.E., Ak., MBA., Ph.D sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Sementara dari Provinsi Jawa Barat hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Noneng Komara Nengsih, S.E. ,  M.A.P. serta Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Ir. A. Koswara, M.P.

Noneng dalam paparannya mengatakan bahwa Jawa Barat yang menjadi tujuan utama investor  PMA dan PMDN, sehingga selalu menduduki urutan pertama nilai investasi secara nasional. Hal tersebut karena beberapa nilai lebih yang dimiliki Jawa Barat   kemudahan investasi dengan nilai indeks terbaik secara nasional serta didukung SDM yang produktif dan  infrastruktur terbaik.

Sementara itu Ikhsan Zulkarnain, menegaskan bahwa adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus law dibuat untuk memangkas birokrasi yang terlalu banyak. Jadi nantinya untuk beberapa investas tak perlu ijin hanya harus memenuhi . Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) , kecuali untuk investasi bidang strategis.  Puluhan ijin yang biasanya  harus dilalui untuk satu investasi kan dipangkas sehingga investasi segera terealisasi.  Bila investasi cepat terealisasi maka akan terbuka lapangan pekerjaan. UU Cipta Kerja tidak akan  merugikan investor, pengusaha dan tenaga kerja.

Pelaksanaan UU Cipta Kerja harus didukung oleh Pemerintah Daerah, dimana aturan pelaksanaan masih dibuat dan ditargetkan selesai bulan Februari.

Artikel Terkait

Fly Over Jalan Jakarta – Jalan Supratman Siap Kurangi Kemacetan

dinamika

Rapat RTRW, Dikebut, Kejar Rekomgub

dinamika

Dengan Bantuan Keuangan Provinsi Pembangunan Jembatan Cibuni Kabupaten Sukabumi Dimulai

dinamika